Sejak COVID-19 di Indonesia muncul pertama kali pada Maret 2020, kegiatan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan signifikan akibat sektor-sektor pendukungnya lumpuh. Tak tinggal diam, pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk kembali menggenjot perekonomian sekaligus berusaha menyelesaikan penyebaran COVID-19 di Indonesia.
Salah satu kebijakan yang baru ini diterapkan adalah kenormalan baru yang diperuntukkan untuk mempertahankan produktivitas masyarakat. Tetapi, penerapan kebiijakan ini tak luput dari gesekan antara kepentingan politik dan juga fakta yang terjadi di lapangan. COVID-19 pun tak hanya menguji kesehatan masyarakat tetapi juga birokrasi, koordinasi, demokrasi, dan kehidupan tata negara yang belum tertata dengan rapi. Misal, penerapan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang masih menimbulkan persoalan kompleks, seperti data yang tak terbarukan, bahkan terdapat perbedaan antara pemerintah pusat dan daerah, ketidakjelasan garis koordinasi antar pemerintah yang terkesan ribet dalam penerapakan kebijakan di taraf pemerintahan daerah, sampai penerapan produk undang-undang masih menjadi polemik bersama. Kondisi ini menjadi momen baik untuk meningkatkan kualitas politik Indonesia.
Krisis ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19 menjadi salah satu fokus utama dalam penerapan kebijakan kenormalan baru. Kebijakan ini berfokus pada pemulihan kurva ekonomi dan mengurangi dampak krisis yang lebih luas dengan membuka kegiatan publik dan melonggarkan beberapa kontrol yang dulunya diketatkan.
Dalam fase kenormalan baru ini, berbagai kebijakan pemerintah perlu melanjutkan pemberian dukungan finansial bagi individu yang sudah diterapkan sejak penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), melakukan langkah bail out apabila diperlukan bagi industri tertentu, seperti maskapai, dan dimulainya stimulus-stimulus pengeluaran baik fiskal maupun moneter.
Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada masa normal baru ini harus memiliki kebermanfaatan bagi politik, ekonomi, dan kemanusiaan. Peningkatan political discipline dari pemerintah harus terus digenjot agar memunculkan kejelasan sikap. Sebab kejelasan sikap pemerintah akan membawa implikasi pada peningkatan social discipline dari masyarakat yang merupakan salah satu faktor keberhasilan kebijakan pemerintah.
0 Comments