Turki – Departemen Akademik Kajian Strategis PPI Turki menyelenggarakan webinar daring untuk mendiskusikan isu-isu yang sedang hangat dibicarakan dan masih terus berlanjut. Dimana kali ini berbicara mengenai isu tentang wacana penundaan pemilu Indonesia dan perpanjangan masa jabatan presiden. Hal ini diadakan sebagai salah satu upaya meningkatkan rasa peduli para pelajar Indonesia yang sedang berada di Turki maupun di Indonesia terhadap permasalahan politik di negara Indonesia. (26/3)
Kajian yang dihadiri sekitar 50 peserta ini, menghadirkan narasumber yang ahli dan profesional di bidangnya. Dimana narasumber pertama adalah mba Khairunnisa Nur Agustyati, selaku Direktur Eksekutif Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi).
Dalam webinar kali ini, beliau memaparkan tentang asas-asas dan undang-undang pemilu Indonesia. Di pasal 23 E menerangkan bahwa Pemilu harus dilakukan secara “LuBeRJuRDil”(Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Dan masa jabatan berjalan setiap 5 tahun sekali dan tidak lebih dari 2 periode menjabat. Artinya pasal yang tertera dalam amandemen bernegara itu sudah menjadi suatu patokan pasti yang tidak bisa diganggu gugat.
Perpanjangan masa jabatan dan tolak penundaan pemilu sebenernya itu cuman narasi dari kalangan elite semata. Karena lembaga politik yang ada di Indonesia seperti MPR & DPR sudah membuat ketetapan atau kesepakatan bahwa pemilu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Bebarengan dengan hal itu, mereka juga akan mengadakan pilkada nasional secara serentak pada tanggal 27 November 2024.
Bakalan ada sirkulasi elite dan juga mengharapkan kepuasan rakyat periode 2 merupakan reward kepada pemimpin
Kondisi pandemi yang melanda Indonesia menjadi penyebab utama wacana pemerintah mengadakan penundaan pemilu 2024. Beliau juga menambahkan penjelasan tentang konstitusi negara yang mengatur jalannya masalah ini. Konstitusi negara yang sifatnya sakral, tidak bisa dengan mudah diubah hanya karena keadaan belum bisa diprediksi.
Masuk ke materi Narasumber ke-2, bang Danu Winata, beliau adalah Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan juga merupakan alumni Magister Kocaeli University. Beliau memaparkan terkait kondisi yang terjadi di lapangan terhadap penundaan pemilu ini. Banyak masyarakat, sebagian besar partai politik, media, dan beberapa kalangan yang memberi penolakan terhadap isu ini. Mereka menginginkan pemerintahan Indonesia berjalan dengan semestinya, secara demokratis.
“Sehubungan dengan statement yang belakangan ini mengejutkan kita selama beberapa hari, sebeneranya dalang dari itu semua merupakan narasi-narasi yang dikeluarkan dari kalangan elit. Narasi tersebut sama sekali tidak mempresentasikan apa yang diinginkan oleh masyarakat.” Beberapa tahun kebelakang kondisi Indonesia memang sedang mengalami banyak penurunan akibat pandemi. Mulai dari sektor ekonomi hingga banyaknya perubahan kebijakan. Meski begitu, hal ini tidak bisa menjadi alasan yang valid dan relevan untuk penundaan pemilu. Keadaan kasus covid sekarang sudah melandai, dan pemerintah masih memiliki waktu dua tahun dari sekarang untuk mempersiapkan prosedur pemilu mendatang.
Acara webinar ini berlangsung dengan baik dan lancar. Seluruh peserta webinar turut aktif berdiskusi dan memberikan pertanyaan terkait isu yang sedang hangat ini. Ketua PPI Turki, Fauzul Azhim sangat mendukung dan mengapresiasi atas terselenggaranya event webinar seperti ini. Diskusi seperti ini berguna memancing daya pikir mahasiswa maupun pelajar untuk mempelajari beragam persoalan dan isu-isu dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda.
Harapan dari acara ini, peserta webinar bisa mendapatkan ilmu-ilmu mendalam terkait bagaimana cara menyikapi permasalahan politik di Indonesia dan tetap menjaga etika juga rasa solidaritas yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. (Husna/Ahmad Riziek)
0 Comments